Kakan Kemenag Belitung Hadiri Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026, Data Jadi Kompas Pembangunan

Tanjungpandan (8/6) – Apel Siaga Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 resmi digelar di Halaman Kantor Bupati Belitung, Senin (8/6/2026) pukul 07.40 WIB. Kegiatan yang dipimpin Bupati Kabupaten Belitung, H. Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos itu diikuti sekitar 150 peserta dari BPS, petugas sensus, unsur pemerintah daerah, kepolisian, serta Kementerian Agama sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pendataan ekonomi nasional di Kabupaten Belitung.

Bupati Belitung menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk memetakan perkembangan usaha masyarakat, mengidentifikasi sektor yang tumbuh maupun yang membutuhkan perhatian, serta menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat.

“Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, data yang kurang akurat dapat membuat arah pembangunan meleset dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya,” tegas H. Djoni Alamsyah Hidayat dalam amanatnya saat memimpin apel siaga.

Kehadiran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, H. Suyanto, S.Ag, M.E., menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan sensus. Kementerian Agama turut berperan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dalam menyukseskan pendataan ekonomi yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 melalui dua metode, yakni pengisian mandiri secara daring (CAWI) dan wawancara langsung dari pintu ke pintu oleh petugas resmi. Pemerintah daerah juga mengajak pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan, untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur guna menghasilkan data berkualitas.

Apel siaga yang berlangsung tertib, lancar, dan aman tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian pendataan lapangan di Kabupaten Belitung. Pemerintah berharap hasil sensus mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih maju, inklusif, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Syarah)