Kemenag Hadiri Paripurna DPRD Bahas LKPJ Bupati Belitung 2025, Soroti Dampak Fiskal

Kemenag Hadiri Paripurna DPRD Bahas LKPJ Bupati Belitung 2025, Soroti Dampak Fiskal

Gambar : Foto Kemenag Hadiri Paripurna DPRD Bahas LKPJ Bupati Belitung 2025


Tanjungpandan, (30/3) — Rapat Paripurna XII DPRD Kabupaten Belitung digelar Senin, (30/3/2026) pukul 10.06 WIB di Ruang Paripurna DPRD, Tanjungpandan, dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Belitung Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta sekitar 100 undangan, termasuk perwakilan Kementerian Agama yang diwakili Marwandi, S.H sebagai penyelenggara zakat wakaf.

Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, S.E., S.H., membuka rapat setelah kuorum terpenuhi dan menyampaikan susunan acara serta ucapan Idul Fitri. Selanjutnya, Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos, memaparkan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.

Dalam paparannya, Bupati menyoroti tekanan fiskal akibat penurunan pendapatan transfer pusat yang berdampak langsung pada ruang pembangunan dan pelayanan publik, termasuk sektor keagamaan yang menjadi bagian koordinasi Kemenag. Namun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 meningkat signifikan hingga Rp213,48 miliar, menembus angka psikologis baru sebagai indikator penguatan kemandirian daerah.

“Ini bukan sekadar capaian angka, tetapi tonggak penting dalam perjalanan kemandirian fiskal daerah,” tegas Djoni Alamsyah Hidayat, menekankan pentingnya integritas dan tata kelola bersih dalam menjaga kepercayaan publik.

Dalam sesi tanggapan, anggota DPRD seperti Ivan Haidari mendorong optimalisasi PAD melalui tindak lanjut kerja sama PDAM dan sektor perikanan, sementara Muhammad Afrian Fajar menyoroti penguatan BUMD dan kebangkitan sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi daerah.

Rapat ditutup pukul 11.08 WIB dalam kondisi tertib dan lancar. LKPJ selanjutnya akan dibahas melalui panitia khusus DPRD. Kehadiran perwakilan Kemenag menunjukkan sinergi lintas sektor tetap berjalan, terutama dalam mendukung layanan publik berbasis keagamaan di tengah tantangan fiskal daerah. (Syarah)




Social media Share this article
Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment