Dinas Sosial Belitung Bahas Raperbup Sekolah Ramah Anak, Kemenag Turut Berikan Masukan
Tanjungpandan – Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Belitung, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Gedung Pemuda Kabupaten Belitung ini bertujuan memperkuat landasan kebijakan serta mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan mampu melindungi hak-hak anak.
Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan dapat diterapkan di seluruh satuan pendidikan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Hj. Marlina, S.H.I. Kehadiran perwakilan Kemenag menjadi bagian dari dukungan terhadap penyusunan kebijakan Sekolah Ramah Anak, khususnya dalam mendorong perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan.
Hj. Marlina menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, termasuk satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman, menghargai hak anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
“Penyusunan Raperbup Sekolah Ramah Anak ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Kami dari Kementerian Agama mendukung upaya ini dan berharap kebijakan tersebut nantinya juga dapat diterapkan secara optimal di lingkungan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan,” ungkap Hj. Marlina saat diwawancarai usai kegiatan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan Raperbup Sekolah Ramah Anak dapat menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan seluruh unsur terkait menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kabupaten Belitung yang semakin peduli terhadap perlindungan anak. (Syarah)
Bagikan Berita