Kemenag Belitung Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Dukung Pembangunan Belitung

Tanjungpandan (3/8) — Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, H. Marwandi, S.H., M.E., mewakili Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Belitung menghadiri Rapat Paripurna XXIV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung, Senin (3/8/2026). Rapat membahas penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyesuaian arah pembangunan daerah.

Kehadiran perwakilan Kementerian Agama menjadi bagian dari dukungan lintas sektor terhadap proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Forum tersebut dihadiri Bupati Belitung, H. Djoni Alamsyah Hidayat, S. Sos., pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, serta berbagai unsur masyarakat. Kehadiran Kemenag diharapkan memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, termasuk pada bidang pelayanan keagamaan, pendidikan, serta penguatan moderasi beragama.

Dalam pemaparannya, Bupati Belitung menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun untuk mempertajam prioritas pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Lima fokus utama pembangunan meliputi penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

"Keberhasilan APBD tidak diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran semata. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, seberapa nyata dampaknya terhadap pelayanan publik, dan seberapa kuat kontribusinya bagi kemajuan Belitung," ujar H. Djoni Alamsyah Hidayat.

Melalui kehadiran pada rapat paripurna tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung. (Syarah)